Posted by on May 25, 2013 · 0 Comment
Terbit 25 Mei 2013 – 11:09 WIB | Dibaca : 34 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai tidak masuk akal bila DPRD DKI Jakarta mewacanakan pelengseran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui jalur pengajuan hak interpelasi. Ia berpendapat, wacana tersebut tidak memiliki landasan hukum
Posted by on May 24, 2013 · 0 Comment
Terbit 24 Mei 2013 – 15:39 WIB | Dibaca : 55 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Jika sebelumnya mendominasi dukungan rakyat dalam riset sejumlah lembaga survey tentang calon presiden, kali ini Jokowi mendapat dukungan sosial media dari komunitas face book (FB) grup Jokowi Presiden Ku. Melalui aksi nyata di Bundaran HI Jakarta Minggu (19/5), para facebooker pendukung fanatik Jokowi mengadakan aksi dengan memajang dua spanduk sembari mengenakan kaos dukungan terhadap Jokowi.
Posted by on May 24, 2013 · 0 Comment
Terbit 24 Mei 2013 – 12:36 WIB | Dibaca : 107 kali Laporan: Redaksi JAKARTA, (DetikNews) – Partai Demokrat mengaku prihatin maraknya protes terhadap rencana pemberian penghargaan terhadap Presiden SBY. “Saya prihatin, masak seorang presiden mendapat penghargaan internasional diprotes sama rakyatnya sendiri. Padahal, dulu kalau ada presiden diejek masyarakat semua marah, kok sekarang presiden dapat penghargaan diprotes,” kata Wakil Ketum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).
Posted by on May 24, 2013 · 0 Comment
Terbit 24 Mei 2013 – 11:33 WIB | Dibaca : 51 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Kalangan aktivis HAM menyesalkan sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait surat protes tokoh HAM Frans Magnis Suseno untuk penghargaan World Statement Award yang bakal diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Posted by on May 24, 2013 · 0 Comment
Terbit 24 Mei 2013 – 08:21 WIB | Dibaca : 37 kali Oleh: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) mengeluarkan instruksi agar parkir-parkir liar yang memadati bahu-bahu jalan di ibukota Jakarta segera ditertibkan. Kalau tidak, dia mengancam akan mencopot jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. ‘’Jika tidak sanggup, jabatan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI pun bisa jadi taruhan,’’ kata Ahok menambahkan, parkir liar di Jakarta sudah membludak.
Posted by on May 23, 2013 · 0 Comment
Terbit 23 Mei 2013 – 16:55 WIB | Dibaca : 26 kali Laporan: Redaksi Frans Magnis Suseno JAKARTA, (DetikNews) – Profesor bidang filsafat, Frans Magnis Suseno, menganggap sudah menjadi kewajiban bagi Dipo Alam selaku sekretaris kabinet untuk membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Adalah hak Pak Dipo Alam untuk memberikan pendapat, apalagi beliau wajib membela presiden,” kata Frans Magnis melalui pesan singkatnya, Selasa, 21 Mei 2013
Posted by on May 23, 2013 · 0 Comment
Terbit 23 Mei 2013 – 15:53 WIB | Dibaca : 53 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Pemerintah mengajukan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Mochamad Chatib Basri dalam pemaparan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan di sidang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2013. “Bantuan langsung sifatnya hanya sementara karena masyarakat shock terkait kenaikan BBM.
Posted by on May 23, 2013 · 0 Comment
Terbit 23 Mei 2013 – 14:52 WIB | Dibaca : 61 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Mangkirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari undangan Timwas Century DPR sebagai upaya komisi itu menghindari proses cross examination yang terbuka. Anggota Timwas Century dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu tidak serius untuk menuntaskan masalah pokok terkait kasus Century.
Posted by on May 23, 2013 · 0 Comment
Terbit 23 Mei 2013 – 13:50 WIB | Dibaca : 76 kali Laporan: Redaksi Jhonny Allen Marbun JAKARTA, (DetikNews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengembangkan kasus pengelapan tanah yang diduga dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun ke ranah korupsi. Pasalnya, ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. KPK harus benar-benar bisa belajar dari kasus yang ditanganinya sendiri dimana para pelaku korupsi menggunakan nama-nama kerabatnya untuk mengalihkan sumber kekayaan yang tidak jelas
Posted by on May 23, 2013 · 0 Comment