DPRD DKI Tidak Mengerti Aturan yang Ada

DPRD DKI Tidak Mengerti Aturan yang Ada

Terbit 25 Mei 2013 – 11:09 WIB | Dibaca : 34 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai tidak masuk akal bila DPRD DKI Jakarta mewacanakan pelengseran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui jalur pengajuan hak interpelasi. Ia berpendapat, wacana tersebut tidak memiliki landasan hukum

Sosial Media Jagokan Jokowi Presiden 2014

Sosial Media Jagokan Jokowi Presiden 2014

Terbit 24 Mei 2013 – 15:39 WIB | Dibaca : 55 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Jika sebelumnya mendominasi dukungan rakyat dalam riset sejumlah lembaga survey tentang calon presiden, kali ini Jokowi mendapat dukungan sosial media dari komunitas face book (FB) grup Jokowi Presiden Ku. Melalui aksi nyata di Bundaran HI Jakarta Minggu (19/5), para facebooker pendukung fanatik Jokowi mengadakan aksi dengan memajang dua spanduk sembari mengenakan kaos dukungan terhadap Jokowi.

PD Pertanyakan Nasionalisme Pengkritik SBY Karena Terima Penghargaan

PD Pertanyakan Nasionalisme Pengkritik SBY Karena Terima Penghargaan

Terbit 24 Mei 2013 – 12:36 WIB | Dibaca : 107 kali Laporan: Redaksi JAKARTA, (DetikNews) – Partai Demokrat mengaku prihatin maraknya protes terhadap rencana pemberian penghargaan terhadap Presiden SBY. “Saya prihatin, masak seorang presiden mendapat penghargaan internasional diprotes sama rakyatnya sendiri. Padahal, dulu kalau ada presiden diejek masyarakat semua marah, kok sekarang presiden dapat penghargaan diprotes,” kata Wakil Ketum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).

Bang Buyung Siap Tempeleng Dipo Alam

Bang Buyung Siap Tempeleng Dipo Alam

Terbit 24 Mei 2013 – 11:33 WIB | Dibaca : 51 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Kalangan aktivis HAM menyesalkan sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait surat protes tokoh HAM Frans Magnis Suseno untuk penghargaan World Statement Award yang bakal diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Parkir Liar Marak, Kasudin Perhubungan Diancam Dicopot

Parkir Liar Marak, Kasudin Perhubungan Diancam Dicopot

Terbit 24 Mei 2013 – 08:21 WIB | Dibaca : 37 kali Oleh: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) mengeluarkan instruksi agar parkir-parkir liar yang memadati bahu-bahu jalan di ibukota Jakarta segera ditertibkan. Kalau tidak, dia mengancam akan mencopot jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. ‘’Jika tidak sanggup, jabatan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI pun bisa jadi taruhan,’’ kata Ahok menambahkan, parkir liar di Jakarta sudah membludak.

Frans: Selaku Sekab, Dipo Wajib Bela SBY

Frans: Selaku Sekab, Dipo Wajib Bela SBY

Terbit 23 Mei 2013 – 16:55 WIB | Dibaca : 26 kali Laporan: Redaksi Frans Magnis Suseno JAKARTA, (DetikNews) – Profesor bidang filsafat, Frans Magnis Suseno, menganggap sudah menjadi kewajiban bagi Dipo Alam selaku sekretaris kabinet untuk membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Adalah hak Pak Dipo Alam untuk memberikan pendapat, apalagi beliau wajib membela presiden,” kata Frans Magnis melalui pesan singkatnya, Selasa, 21 Mei 2013

Pemerintah Ajukan Dana BLT Rp 11,6 Triliun

Pemerintah Ajukan Dana BLT Rp 11,6 Triliun

Terbit 23 Mei 2013 – 15:53 WIB | Dibaca : 53 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Pemerintah mengajukan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Mochamad Chatib Basri dalam pemaparan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan di sidang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2013. “Bantuan langsung sifatnya hanya sementara karena masyarakat shock terkait kenaikan BBM.

KPK Tak Serius Ungkap Kasus Bank Century

KPK Tak Serius Ungkap Kasus Bank Century

Terbit 23 Mei 2013 – 14:52 WIB | Dibaca : 61 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Mangkirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari undangan Timwas Century DPR sebagai upaya komisi itu menghindari proses cross examination yang terbuka. Anggota Timwas Century dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu tidak serius untuk menuntaskan masalah pokok terkait kasus Century.

KPK Didesak Ungkap Kasus yang Menjerat Jhonny Allen Marbun

KPK Didesak Ungkap Kasus yang Menjerat Jhonny Allen Marbun

Terbit 23 Mei 2013 – 13:50 WIB | Dibaca : 76 kali Laporan: Redaksi Jhonny Allen Marbun JAKARTA, (DetikNews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengembangkan kasus pengelapan tanah yang diduga dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun ke ranah korupsi. Pasalnya, ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. KPK harus benar-benar bisa belajar dari kasus yang ditanganinya sendiri dimana para pelaku korupsi menggunakan nama-nama kerabatnya untuk mengalihkan sumber kekayaan yang tidak jelas

KPK Tolak Undangan Bahas Century, DPR Geram

KPK Tolak Undangan Bahas Century, DPR Geram

Terbit 23 Mei 2013 – 10:31 WIB | Dibaca : 19 kali Laporan: Redaksi ilustrasi JAKARTA, (DetikNews) – Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century geram atas penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti rapat pembahasan tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

© 2013 detikNews : situs warta era. All rights reserved.
Proudly released by IndoWP.com.